LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA

LEMBAGA LEGISLATIF DI INDONESIA

Lembaga Legislatif di Indonesia 1

            Dalam tatanan kenegaraan modern, praktik penyelenggaraan demokrasi dilakukan melalui sistem perwakilan. Amat janggal apabila seluruh warga negara berkumpul di suatu tempat, kemudian secara bersama-sama menggunakan haknya sebagai pemegang kedaulatan sejati untuk menyelenggarakan negara secara langsung. Indonesia yang memiliki luas yang besar ini bukanlah negara kota yang pernah melaksanakan demokrasi langsung. Lembaga perwakilan rakyat merupakan institusi final perwujudan kedaulatan rakyat tersebut.

            Oleh karena itu, kita perlu memahami kedudukan lembaga legislatif dalam sistem politik Indonesia. Sejarah panjang lembaga legislatif di Indonesia berkali-kali memakai konstitusi yang berbeda-beda menurut “selera” elite politik yang berkuasa. Tidak jarang ditemukan lembaga legislatif yang sejajar dengan lembaga-lembaga politik negara yang ada. Tetapi pada suatu masa pernah terjadi lembaga legislatif berada di bawah satu lembaga politik negara.

            Untuk itu perlu juga dipelajari bagaimana kedudukan lembaga legislatif di Indonesia dikaitkan dengan kedudukan lembaga-lembaga politik yang lain, seperti presiden (eksekutif) dan MA (yudikatif). Hal ini menarik karena akan ditemui posisi kedudukan parlemen yang berbeda pada masa Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Terpimpin berhadapan dengan lembaga-lembaga politik negara ketika itu. Bahkan juga hubungan parlemen Indonesia dengan para menteri.

            Pembahasan lembaga legislatif di atas yang bersifat mikro, tetapi terperinci juga dapat mengetahui beberapa lembaga legislatif yang hidup pada masa tersebut. Selain itu mengetahui sebab-sebab pembubaran lembaga legislatif, masalah-masalah yang terjadi di sekitar lembaga legislatif dan faktor-faktor yang mempengaruhi peranan lembaga legislatif di Indonesia pada masa-masa tersebut.

Lembaga Legislatif di Indonesia 2

            Kegiatan belajar ini menggambarkan peranan lembaga legislatif di Indonesia pada masa Pemerintahan Soeharto dan Pasca-Soeharto. Baik pada masa Pemerintahan Soeharto dan Pasca-Soeharto, Indonesia kembali menganut UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya. Bahkan pada masa Pemerintahan Soeharto, bertekad ingin melaksanakan UUD 1945 secara murni dan konsekuen sebagai bentuk perubahan atas penyimpangan yang dilakukan pemerintahan sebelumnya.

            Kembalinya Indonesia menganut UUD 1945 sebagai konstitusi berarti dipakainya sistem pemerintahan presidensil. Kabinet yang dibentuk merupakan kabinet presidensil sehingga kabinet bertanggung jawab pada presiden dan bukan pada parlemen. Kedudukan Presiden pun sejajar dengan parlemen (DPR) dan keduanya tidak bisa saling menjatuhkan walaupun DPR diberi hak untuk mengawasi tindak-tanduk presiden.

            Apabila dilihat dari konstitusi yang ada, sebenarnya DPR dapat berfungsi maksimal. Namun, pada masa Pemerintahan Soeharto, DPR dapat dikatakan hanya sebagai stempel bagi kekuasaan eksekutif (presiden). Bahkan presiden dapat leluasa mengeluarkan segala macam peraturan dan ketetapan tanpa mendiskusikannya dengan DPR. Dengan melihat perjalanan dan peranan DPR masa Pemerintah Soeharto, akhirnya disadari bahwa konstitusi UUD 1945 juga memiliki kelemahan. Dalam UUD 1945 banyak kekuasaan yang seharusnya dimiliki oleh legislatif dan yudikatif, namun sah juga dimiliki oleh eksekutif. Begitu juga dengan adanya pengangkatan anggota DPR oleh presiden. Pengangkatan anggota DPR bukannya menjadikan anggota tersebut mengawasi presiden, bahkan anggota DPR merasa berterima kasih kepada yang mengangkatnya (presiden).

            Maka itu pasca-Soeharto, peran anggota DPR untuk tercipta keseimbangan antarlembaga negara adalah dengan mengamandemen UUD 1945. Pembahasan tentang peran lembaga legislatif pasca-Soeharto amat menarik. Hal ini disebabkan karena DPR sering melampaui kewenangan dan urusan pemerintahan (eksekutif). Dengan demikian muncul istilah legislative heavy yang merupakan kebalikan dari Pemerintahan Soeharto, yakni executive heavy. Sebenarnya baik legislative heavy maupun executive heavy merupakan dua hal yang sama buruknya bagi pengembangan demokrasi karena menafikan hakikat checks and balances. Peran yang berlebihan pada suatu lembaga politik negara dapat mengarah pada kecenderungan terjadinya penyalahgunaan wewenang (abuse of power).

Lembaga Eksekutif, Birokrasi, Dan Militer Di Indonesia

Lembaga Eksekutif di Indonesia

            Di dalam Demokrasi Parlementer, kedudukan lembaga eksekutif sangat dipengaruhi oleh lembaga legislatif. Hal ini terjadi karena lembaga eksekutif bertanggung jawab kepada lembaga legislatif. Dengan demikian, lembaga legislatif memiliki kedudukan yang kuat dalam mengontrol dan mengawasi fungsi dan peranan lembaga eksekutif. Dalam pertanggungjawaban yang diberikan lembaga eksekutif maka para anggota parlemen dapat mengajukan mosi tidak percaya kepada eksekutif jika tidak melaksanakan kebijakan dengan baik. Apabila mosi tidak percaya diterima parlemen maka lembaga eksekutif harus menyerahkan mandat kepada Presiden.

            Di masa Demokrasi Terpimpin, peranan lembaga eksekutif jauh lebih kuat bila dibandingkan dengan peranannya di masa sebelumnya. Peranan dominan lembaga eksekutif tersentralisasi di tangan Presiden Soekarno. Lembaga eksekutif mendominasi sistem politik, dalam arti mendominasi lembaga-lembaga tinggi negara lainnya maupun melakukan pembatasan atas kehidupan politik. Partai politik dibatasi dengan hanya memberi peluang berkembangnya partai-partai berideologi nasakom.

            Di masa Demokrasi Pancasila atau Orde Baru, kedudukan lembaga eksekutif tetap dominan. Dominasi kedudukan eksekutif ini pada awalnya ditujukan untuk kelancaran proses pembangunan ekonomi. Untuk berhasilnya program pem-bangunan tersebut diperlukan stabilitas politik. Eksekutif memiliki kedudukan yang lebih kuat dibandingkan dengan kedudukan lembaga legislatif maupun yudikatif. Pembatasan jumlah partai politik maupun partisipasi masyarakat ditujukan untuk menopang stabilitas politik untuk pembangunan dan kuatnya kedudukan lembaga eksekutif di bawah Presiden Soeharto.